Inspirasi Sidang MKD bagi Pendidikan

yuniawan on Dec 4th 2015

Masih untuk memperbincangkan masa depan pendidikan Indonesia. Ada satu hal yang menarik dalam sidang MKD, Kamis (3/12) kemarin. Ini tidak sedang membicarakan soal unsur politiknya, namun sekali lagi, keterkaitannya dengan masa depan pendidikan bangsa ini.

Lho, kok bisa? Apakah ini soal pendidikan politik? Bukan, sekali ini bukan soal politik! Nah, saya tergelitik saat tiba giliran M. Prakosa, anggota MKD dari PDIP bertanya. Mantan menteri kehutanan dan menteri pertanian ini, adalah alumni S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian ia sekolah S2 di University of Tennessee, Knoxville, AS ., dan menutup studi S3 di University California Berkeley, AS. 

Sementara lawan yang ditanyai, adalah Marsekal Muda TNI (Purn.) Maroef Sjamsoeddin, sebagai Presdir Freeport Indonesia. Sebelum sebagai Presdir Freeport, pak Maroef adalah Komandan Skadron 465 Paskhas, Atase Pertahanan RI untuk Brasil, dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ia memperoleh gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies. 
M Prakosa
Yang menarik, pada tahun 2003, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) pernah membuat maklumat yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk menghindari penawaran pendidikan yang tidak jelas, diantaranya adalah dari Jakarta Institute of Management Studies (JIMS). Selain juga menyentil beberapa program, yang antara lain, berupa gelar dari lembaga yang menggunakan nama asing seperli halnya: Harvard International University, World Association of Universities and Colleges, American World University, Northern California Global University, Edtracon International Institute, Institute of Business & Management “Global”, American Management University, American Global University, American International Institute of Management and Technology, Distance Learning Institute (DLI), AIMS School of Business Law, Washington International University, American Institute of Management Studies, International Distance Learning Program (IDLP), San Pedro College of Business Administration, Kennedy Western University, University of Berkeley, Berkeley International University, American Genesco University, Chicago International University, dan lain-lain.

Namun, sekali lagi, ketertarikan saya, bukan pada hal tersebut, namun lebih pada pertanyaan yang dilontarkan oleh M. Prakosa. Pada inti pertanyaan, beliau menyinggung soal AKUNTABILITAS dan INTEGRITAS yang berujung pada nilai luhur KEJUJURAN. Kemudian, dalam jawabannya, pak Maroef Sjamsoeddin, juga menyinggung soal TRANSPARANSI dan AKUNTABILITAS. 

Nah, dalam hiruk pikuk soal Freeport dan politik anak negeri, ternyata ada 1 hal penting, yang disinggung dalam sidang MKD, yakni soal kepemilikan nilai-nilai luhur yang melekat pada pejabat perusahaan besar, maupun pejabat negara. 

Sekali lagi, terlepas dari soal politik, sesi tanya jawab antara pak Prakosa dan pak Maroef, benar-benar menyentil esensi dari kehidupan berbisnis, berbangsa dan bernegara. Dalam arti, berbisnis tidak akan berjalan baik, demikian pula bernegara, jika tidak menganut atau mengacu kepada nilai-nilai luhur, sebagai kaidah berperilaku, bekerja atau bertransaksi.

Keberadaan nilai-nilai, semacam: AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, INTEGRITAS dan KEJUJURAN, ternyata secara lugas, telah diakui bersama. Baik oleh M. Prakosa sebagai representasi MKD, yang juga merepresentasikan DPR, yang juga merepresentasikan lembaga negara; maupun oleh pak Maroef yang merepresentasikan dunia bisnis.
Maroef Sjamsoeddin
Artinya, background keahlian dan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh keduanya, ternyata diakui bersama harus sama-sama disandarkan kembali kepada keberadaan nilai-nilai luhur, atau hal-hal baik, yang harusnya dimiliki oleh praktisi lembaga negara ataupun lembaga perusahaan.

Pendek kata, secara lugas, keduanya seakan sepakat, bahwa masalah bangsa ini, merujuk pada kepemilikan nilai-nilai baik. Dan adalah tugas sistem pendidikan nasional, yang mengajarkan hal-hal baik, yang telah dilegitimasi oleh masyarakat sosial budaya.

Menurut saya, dialog MKD semalam seakan menjadi bukti kuat, yang menyatakan, bahwa strata pendidikan tinggi, berikut pengalaman jabatan yang segudang, tidak cukup mampu merubah kesejahteraan umum. Karenanya, secara lugas, tersirat membutuhkan kepemilikan nilai-nilai luhur, semacam: AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, INTEGRITAS dan KEJUJURAN, sebagai sendi-sendi pergerakan roda ekonomi, politik, dan pemerintahan di negeri ini.

Secara ringkas, fakta kembali membuktikan, perlunya pewarisan nilai yang disematkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Perlu rekreasi terhadap keberlanjutan masa depan sistem pendidikan anak bangsa, yang menempatkan values sebagai content, dan menggunakan mata pelajaran sebagai tools.

Filed in Pendidikan Indonesia |

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply