Pendidikan adalah Mengabarkan Hal-hal Baik

yuniawan on Dec 11th 2015

Rabu (9/12) kemarin untuk pertama kalinya, bangsa Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Setidaknya ada 263 Provinsi/Kabupaten/Kota yang turut dalam pilkada 2015 ini. Lantas, apa pendidikan yang bisa diambil dari anak bangsa? Apakah pendidikan politik? ataukah yang lain?

Ada satu hal yang dapat kita cermati dalam pergulatan pilkada kali ini. Pertama kondisi akar rumput, kemudian tidak terlihat memanas, dikarenakan adanya kebijakan tentang regulasi kampanye, yang dipandang membatasi setiap pasangan calon untuk berlaga dalam memikat hati rakyat. Konon karenanya, petahana menjadi diuntungkan. Akibat tidak adanya baliho atau kampanye di media yang sebelumnya cetar membahana, maka petahana terlihat lebih dikenal oleh rakyatnya. Berdasarkan perhitungan LSI, 70 persen dari total 21 wilayah yang dilakukan hitung cepat oleh LSI, diketahui bahwa pilkada serentak banyak yang dimenangi oleh petahana. 

Sehubungan dengan pendidikan yang semestinya mengabarkan hal-hal baik. Hal ini justru sebuah kemajuan. Mengingat, karenanya tidak ada lagi apa yang disebut dengan istilah black campaign. Nah, peran pendidikan kemudian beralih ke media massa. Mengingat, media massa sangat memegang peran penting pasca dilakukan pencoblosan. Beberapa dugaan kecurangan, atau semacamnya, akan menjadi tampak luar biasa, manakala media massa berusaha merujuk pada kepentingan tertentu. Sehingga, besar kemungkinan sebuah dugaan, akan dikelola atau berhasil didramatisir sedemikian rupa, sehingga nampak beberapa prasangka yang kemudian terlanjur dinilai buruk, melalui corong pemberitaan.

Sementara sebaliknya, pendidikan sebagai sistem, mestinya bergerak untuk senantiasa mengabarkan hal-hal baik. Menurut saya, dengan mengabarkan hal-hal baik, maka masyarakat dapat diberi kesempatan untuk belajar melakukan studi komparasi, terhadap kebaikan dari masing-masing calon, dan menyesuaikan dengan kebutuhan provinsi/kota/kabupaten. Tentu saja, berdasarkan perspektif dari masing-masing pemilik suara.

Namun karenanya, saya yakin tujuan pendidikan politik di sisi lain, pasti juga akan tersalurkan sebagaimana mestinya. Artinya, rakyat tidak hanya memperoleh pengetahuan dalam menggunakan hak politiknya saja, namun juga berpeluang untuk mencerna nilai-nilai baik yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Kemudian menelaahnya, apakah nilai-nilai tersebut, sesuai atau yang butuh untuk disinergikan dengan nilai-nilai yang terlebih dahulu menancap pada struktur sosial budaya masyarakat setempat.

Pendek kata, pendidikan harusnya mengabarkan hal-hal yang baik. Dan dengan sendirinya, akan membiarkan rakyat untuk mencerna, dan kemudian menyelaraskan dengan kebutuhan organisasi sosial yang lebih besar. Karena dari hal-hal baik, maka rakyat diharapkan juga akan turut memiliki kesadaran moral untuk mengawal keberlangsungan tata negara di wilayahnya. Melalui hal baik, maka suara mereka, tidak hanya sekedar dinilai dengan value added, sebagai selisih dari usaha yang dikorbankan terhadap keuntungan yang didapat.  Sehingga, segala sesuatu tidak hanya diukur berdasarkan konsep bisnis, yang kerap didorong untuk menekan pengorbanan yang dilakukan, guna mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

Karena apa? Karena pendidikan, berbicara tentang keberlangsungan hidup bersama. Melakukan pemungutan suara, tidak hanya didasari berapa besaran Rupiah yang diterima dari masing-masing calon kepala daerah. Namun, lebih pada kemaslahatan macam apa, yang akan diterima oleh lingkungan bermasyarakat secara luas.

Misalkan saja si A, kemudian lantas memilih calon G, akibat si A mendapat tali asih sebesar Rp. 100 ribu, menjelang hari pemungutan suara. Namun, semestinya, akibat hal-hal baik yang nantinya akan dibangun oleh si G, maka apa yang akan diperoleh masyarakat? Apakah dengan terpilihnya pak G, maka anak-anak si A, atau anak dari tetangga si A, mendapatkan sekolah yang murah dan berkualitas? Apakah melalui pak G, besar peluang untuk dibukanya lapangan kerja bagi tetangga si A yang masih menganggur? Demikian seterusnya.

Sekali lagi, melalui penyebaran hal-hal baik, diharapkan semua kebaikan dan potensi dari setiap calon kepala daerah, akan dapat ditangkap dengan lebih obyektif. Sehingga dengan demikian, rakyat akan lebih tenang dalam menentukan pilihan. Bukan berdasarkan kuantitas keburukan dari  masing-masing calon. Namun berdasarkan kebaikan dan potensi yang bisa dibangun karenanya, bagi kemajuan lingkungan kabupaten/kota/provinsi.

Filed in Pendidikan Indonesia |

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply