Perilaku Mengemudi dan Revolusi Mental Mr. Jokowi

yuniawan on Dec 29th 2014

Masih terngiang di ingatan, saat terjadi gegap gempita Kampanye Presiden RI pada bulan Mei 2014 baru lalu. Yang menarik, adalah konsep revolusi mental yang diajukan oleh pasangan Jokowi-JK kepada rakyat Indonesia. Secara singkat, saya menangkap bahwa konsep Revolusi Mental yang diusung ditujukan untuk pembangunan manusia dan pembangunan sosial.

Menurut Mr. Jokowi (sekarang sudah jadi Presiden, red.), bahwa revolusi mental diyakini akan dapat menghantarkan manusia Indonesia yang berkepribadian. Dimensi pembangunan yang dimaksud, yakni membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan berkepribadian. Membaca jargon ini, saya jadi teringat guyonan cerdas dari anak kos, waktu saya masih SMA dulu, yang dengan tegas menyebut kepanjangan namanya sebagai Manusia Indonesia yang Sehat dan Intelektual. Iya, MISDI namanya :) Ke mana ya, beliau kini? Saya masih ingat, dulu saat ia kuliah, suka meminjam sepeda mini kami, yang entah digunakan untuk berpetualang ke mana. Pendek kata, MISDI memang sosok yang energik, dan pekerja keras (y)

Kembali ke Mr. Jokowi, manusia Indonesia yang berkepribadian ingin dicetak, karena (kira-kira :D ) beliau merasa bahwa dampak penyakit emosi, mental, atau jiwa, jika dibiarkan menyerang rakyat, maka bangsa Indonesia tidak akan mampu untuk membangun bangsanya. Itu mengapa, dalam lagu Indonesia Raya, disebut membangun jiwa terlebih dahulu, baru kemudian membangun badannya, yang tentunya ditujukan untuk kejayaan Indonesia Raya.

Bagaimana itu, manusia Indonesia yang berkepribadian? Masih menurut pasangan Jokowi - JK, bahwa mereka adalah manusia yang cerdas otaknya, berbudi pekerti luhur kehendaknya, dan memiliki fisik yang sehat. Dengan demikian, diharapkan bahwa bangsa Indonesia akan memiliki produktivitas dan tingkat daya saing yang tinggi.

Revolusi Jokowi 2014

Entah disengaja, ataukah tidak, sepengetahuan saya Revolusi Mental telah ada dan dikemukakan oleh Frederick W. Taylor, pada tahun 1912 ketika ia mulai bersaksi di depan Komite DPR perihal karyanya tentang ilmu manajemen. Menurutnya waktu itu, manajemen itu bukan sebuah sistem baru yang sekedar mengupah sang Mandor, untuk mengawasi pekerjaan dari para “workingman“, sembari memegang stop watch.

Nah, konsep ini kemudian gencar diterapkan justeru sejak kematian Taylor (agar memudahkan, jika di kelas saya sering menyebut beliau “sebagai tukang jahit” :D hehehe), yakni pada tahun 1915. Taylor percaya bahwa bisnis atau organisasi yang kompleks, akan beroperasi lebih efektif jika praktik dalam operasionalnya, juga bersedia menjadi sasaran dari studi-studi ilmiah.

Ide klasiknya banyak berbicara tentang organisasi, perencanaan, dan motivasi bagi karyawan pada dunia industri. Revolusi Mental Taylor, telah memberikan pandangan yang seimbang dan komprehensif terhadap prinsip-prinsip, evolusi dan pengaruh, terhadap bisnis, tenaga kerja, manajemen, dan tentunya bagi dunia pendidikan. Scientific management, menurut Taylor, memerlukan “revolusi mental yang lengkap.” Sumber uraian singkat, bisa dibaca di sini.

Kembali lagi kepada konsep yang diajukan oleh Presiden Jokowi, maka dengan demikian, Revolusi Mental yang dimaksud, akan sangat dekat dengan studi kebudayaan. Mari kita tunggu, seberapa konsen kepemimpinan beliau terhadap pemikir-pemikir budaya di negeri ini, yang tentunya diharapkan dapat lebih banyak menyumbangkan pemikirannya untuk mendukung konsep Revolusi Mental ala Jokowi. Tentunya, agar lebih membumi, dan dekat dengan implementasi di lapangan. Harapannya, agar tidak gagal, dan lebih mendekati keberhasilan. Dan agar tidak lagi, lebih berbicara tentang “angka keberhasilan” secara kuantitatif seperti di era lalu ;) hehehe :D

Jika tidak salah ingat, saya sudah membantu mengajar mata kuliah Budaya Korporat, sejak tahun 2009 lalu. Menurut saya, banyak hal yang sejatinya dapat diimplementasikan sehubungan dengan pendekatan budaya yang ada, terhadap bangunan Revolusi Mental ala Mr. President, Jokowi. Yang menarik, dari kelas, justeru saya bisa banyak belajar untuk tetap tergerak dalam kerangka pembelajaran yang menggunakan pendekatan budaya (bingung ya? ;) hehehehe).

Corporate Culture

Agar lebih jelas, saya coba tarik dengan penjelasan yang disampaikan oleh Clive Adamson, selaku Director of Supervision, the FCA, at the CFA Society - UK, saat ia menyampaikan pidato dalam Konferensi Profesional di London, sekitar tahun 2013 lalu. Begini kisahnya (ehem…ehem…)

FCA ini merupakan Financial Conduct Authority yang mengawasi 25 ribu perusahaan di Inggris. Tugasnya, mengawal regulasi keuangan di Inggris, agar tetap berada dalam semangat untuk melindungi konsumen, meningkatkan integritas pasar, serta mendorong agar tercipta kompetisi yang efektif. Adamson memandang, bahwa telah terjadi erosi kepercayaan pada bidang penyedia jasa keuangan. Mengapa demikian?

Yang menarik Adamson merujuk bahwa yang mendasari seluruh permasalah tersebut, adalah soal “budaya”. Sekali lagi, soal BUDAYA! “Iya bener sekali, pak!” begitu sahut saya dalam hati. Saya juga masih ingat, pada beberapa pidatonya, mantan Presiden SBY, juga telah menyinggung “permasalahan budaya” ini. Namun, menurut pengamatan saya, yang juga alumnus Antropologi (cie cie…), pemerintah masih belum menggunakan pendekatan budaya dengan baik, secara holistik. Padahal, seperti yang Adamson nyatakan, bahwa inti dari permasalahan keuangan di Inggris, adalah masalah budaya. Berarti, untuk menyelesaikannya, ya juga harus dengan pendekatan budaya, kan? :D hehehehe.

Dikatakan oleh Adamson, budaya kepatuhan dipandang masih berjalan legalistik bagi perusahaan. Menurutnya, karakteristik budaya dari suatu perusahaan, merupakan pendorong utama dari perilaku yang tidak dikehendaki. Budaya, ia terjemahkan sebagai DNA (asam deoksiribonukleat). Sebagai suatu bentuk penilaian, etika dan perilaku yang ditampilkan pada saat-saat penting, momentum besar atau kecil, yang peduli terhadap kinerja dan reputasi dan layanan perusahaan yang diberikan kepada pelanggan. Kemarin Minggu, di kelas karyawan, saya menjelaskan adanya aspek lain, yakni Management Role, yang sebenarnya juga merupakan “mind tools“. Henry Mintzberg, melihat ini sebagai peran Manajer yang mendasarkan pada penelitian terhadap 5 CEO di USA. Singkat kata, Manajer yang mampu menjalankan sekian peran tersebut dengan baik, akan mampu menghadapi perubahan, dan dapat membangun perusahaan untuk sebuah investasi jangka panjang.

Keuntungan jangka panjang, merupakan kata kunci yang menghubungkannya dengan konsep Budaya Korporat. Dimana praktik manajemen yang baik, dengan orang-orang terbaik, akan mendorong Manajer untuk membangun praktik manajerial terbaik, sehingga karyawan dapat mengedepankan kepuasan pelanggan. Sementara kekuatan value dalam budaya korporat, tentu akan membentuk budaya yang kuat dan adaptif, sanggup menghadapi perubahan, dan tentunya dapat memberikan stabilitas keuntungan jangka panjang bagi perusahaan.

Di sisi lain, Adamson berpendapat, bahwa untuk memastikan hal yang tepat bagi para pelanggan, merupakan tanggung jawab dari seluruh orang yang ada di dalam perusahaan, yang dipimpin oleh Manajer. Jadi, bukan sebagai sesuatu yang sifatnya didelegasikan kepada apa yang bernama “kepatuhan” atau sebuah fungsi kontrol. Sementara di sisi lain, tantangan bagi banyak perusahaan, bahwa budaya itu merupakan sesuatu yang sulit berubah.

Di situ memang titik menariknya :) Dimana, untuk menangani masalah budaya, kita butuh fokus, sepakat, kerja keras dan cerdas, serta dedikasi dan kegigihan yang dijaga sedemikian rupa. Jika kebudayaan dibiarkan membentuk dirinya sendiri, maka tentu ia akan bisa berjalan, namun beresiko untuk membawa kapal berlabuh pada perilaku yang justru tidak diinginkan oleh perusahaan. Cara yang harus dilakukan, Adamson menjelaskannya sebagai “setting the tone from the top“. Apa dan bagaimana itu, bisa dibaca di sini.

Bagi saya, yang menarik, justru ketika FCA melakukan cara untuk menilai budaya. Untuk dapat menilai budaya korporat, FCA mengamati simpul-simpul tertentu secara langsung, seperti: respon perusahaan terhadap suatu peraturan, hal-hal yang dialami pelanggan, ketika ia berhubungan dengan frontliner suatu perusahaan, bagaimana sebuah proses persetujuan produk berjalan, bagaimana keputusan dibuat dan mengikat, keberadaan perilaku yang teguh, dan struktur remunerasi yang dianut.

Pembangunan Revolusi Mental melalui “Organisasi Lalu Lintas”

Menuju ide dari uraian ini, sebenarnya berawal dari perjalanan luar kota ke Probolinggo, Bangkalan dan Pandaan beberapa waktu lalu. Merujuk pada konsep dan pendekatan budaya, saya kemudian berpikir tentang peluang dari bangsa ini untuk meraih kejayaannya. Terlepas, jika pun, bangsa ini harus berganti nama menjadi Nusantara ( :D hehehehe..), saya kemudian terbersit untuk mereduksi konsep Revolusi Mental yang dikumandangkan oleh Mr. Jokowi.

Pertanyaannya, apakah Revolusi Mental akan tetap berpeluang untuk mewujudkan produktivitas dan tingkat daya saing yang tinggi? Apakah, revolusi mental Presiden Jokowi, akan mampu membangun manusia yang bermartabat?

Bahu Jalan

Baiklah, mari kita berkaca dari perjalanan kecil saya baru lalu. Saya banyak menjumpai mobil yang menggunakan bahu jalan, ketika beradu kecepatan di jalan tol. Saat terjebak kemacetan dalam perjalanan Surabaya-Pandaan (pp), setiap mobil saling beradu gengsi untuk menjadi yang terhebat, atau bahkan ingin diberi fasilitas sebagai yang “terhormat” di jalanan. Aksi saling menyerobot di jalan, bukan lagi sekedar khayalan ;)

Belum lagi, perilaku berkendara yang “semau gue” dalam perjalanan Surabaya-Probolinggo. Beberapa bus, mengemudi dengan penuh agresi di jalan raya. Pada suatu ketika, saya bahkan menjumpai muda mudi pengendara motor, yang ketika mengambil posisi terlalu menengah, kemudian terasa perlu untuk di-klakson. Bukannya malah menepi, ia pun berkesempatan mempertontonkan akselerasi motornya, hingga memancing tepuk tangan untuk berdecak kagum. “Ihhh….hebat, bisa meliuk liuk di jalan!” begitu canda saya dalam hati. Ia baru menepi, ketika sebuah ambulance membunyikan sirine dengan keras. Sebelumnya, tanpa sirine, ambulance itu pun, masih terlihat mengalami kesulitan untuk mendahuli sang “atlet” motor :D

Sembari mengamati gaya mengemudi di jalanan tersebut, saya akhirnya teringat dengan pendapat Bapak Antropologi Indonesia dalam bukunya yang berjudul Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan. Koentjaraningrat menyebut, bahwa orang Indonesia memang memiliki mental menerabas. Singkat kata, ia terbiasa untuk mengambil jalan pintas, agar tujuannya tercapai. Nasib orang lain? Ah…tunggu dulu.

“Saya harus memikirkan nasib diri sendiri dulu, baru berpikir tentang orang lain,” begitu mungkin ujar semua orang, termasuk saya. Kata-kata imajiner itu muncul, sembari saya mendengar diskusi tentang penutupan Rumah Sakit Hewan yang dimiliki KBS dalam perjalanan ke Taman Safari, Prigen. Pihak KBS berpendapat, bahwa ia akan menyelamatkan hewan-hewan koleksinya terlebih dahulu, baru kemudian akan melayani hewan-hewan kesayangan dari warga Surabaya dan sekitarnya ;)

Menurut saya, pendapat Koentjaraningrat ini masih faktual. Rambu peringatan tentang penggunaan bahu jalan misalnya, saya amati masih berdiri kekar di pinggir jalan tol. Namun kenyataannya, masih teramat banyak yang melahapnya. Bahkan dalam perjalanan kemarin, hampir saja sebuah kendaraan berwarna putih, saya taksir akan mengalami kecelakaan, ketika saya melihat ada truck pengangkut kayu sedang berhenti di bahu jalan. Rupanya ia sedang digunakan oleh petugas, untuk membawa kayu hasil tebangan. Agar ketika hujan deras, kasus pohon roboh, tidak sampai mengganggu kondisi jalan tol.

Ada penelitian menarik yang dilakukan oleh Ozkan Turker, dkk. (2006), yang meneliti tentang perilaku berkendara pada pengemudi asal Finlandia, Inggris, Yunani, Iran, Belanda, dan Turki. Penelitian ini menunjukkan bahwa gaya mengemudi akan memediasi hubungan antara budaya lalu lintas yang diperoleh dari setiap negara dengan jumlah kecelakaan yang terjadi. Di sisi lain, karakteristik dan perilaku pengemudi merupakan hal penting dalam memprediksi jumlah kecelakaan lalu lintas, yang tentunya berbeda dari satu negara dengan negara yang lain.

Jadi, setiap negara akan memiliki masalah tersendiri, sehubungan dengan budaya lalu lintasnya. Hal ini di luar masalah global, seperti halnya aksi ngebut di jalanan. Aspek lokal, di sini akan berpengaruh besar terhadap karakteristik dan persyaratan lalu lintas, sehubungan dengan budaya lalu lintas. Yang menarik, perilaku sopir yang positif, misalnya sopan dalam mengemudi, akan menjauhkan diri dari sikap agresif saat mengemudi. Saran dari peneliti, diperlukan kampanye tentang perilaku positif dalam mengemudi, yang diharapkan dapat meningkatkan tumbuhnya budaya “positif” dalam berlalu lintas.

Namun yang mengherankan dari saya, media, dalam hal ini radio SS misalnya, sudah berulang kali memberikan kampanye tentang berperilaku santun di jalan raya. Bahaya penggunaan bahu jalan, tak henti-hentinya diperdengarkan. Namun pada faktanya, tetap saja terjadi pelanggaran, yang secara ironis, juga menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya.

Sehubungan dengan revolusi mental, saya memandang bahwa pembangunan masyarakat Indonesia yang berkepribadian, tentu akan menghadapi kendala besar. Setidaknya, dalam konteks kualitatif, saya berasumsi bahwa perilaku mengemudi, atau gaya mengemudi di jalan raya, merupakan cermin kondisi atau perilaku masyarakat dalam keseharian mereka. Agak tergesa-gesa memang, namun saya berkeyakinan, bahwa ini memiliki kedekatan dengan konsep mentalitas menerabas, yang cenderung menabrak aturan, demi memuluskan kepentingan atau tujuan pribadi.

Suatu ketika, di kelas, saya bertanya,”Mengapa saat di jalan, kita sering melanggar aturan?”. Seorang mahasiswi menjawab,”Karena terburu-buru pak, macet!”. “Ingin cepat sampai? Bukankah yang lain, juga ingin cepat sampai? Bisa jadi, orang lain juga sedang terburu-buru karena sakit perut, atau hal lain yang lebih penting dari tujuan kita saat itu,” begitu sambut saya kepada mahasiswa. Selain itu, saya ingin menghindari agar diskusi tidak beralih menjadi ajang penghakiman terhadap fasilitas umum yang memprihatinkan sebagai penyebab kemacetan ;)

Kelas pun, tiba-tiba hening. Saya ingin menyampaikan, bahwa perilaku kita di jalan raya, merupakan cermin diri dalam kehidupan sehari-hari (way of life). “Melanggar aturan di jalan raya, bukanlah untuk mengejar tujuan pengemudi. Namun mereka itu sebenarnya, sedang lari menuju ke pangkuan masalah. Masalah tidak akan bisa dihindari, dengan cara menerabas kepentingan umum. Bukankah demikian itu, mereka sedang membahayakan orang lain dan diri sendiri? Bukankah aturan itu sengaja dibuat, untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan bersama?,” demikian celetuk saya di depan kelas karyawan ;) Kepada mahasiswa saya menyarankan, agar jangan terlebih dahulu memilih lulus kuliah, jika belum mampu mentaati rambu lalu lintas :D wew ;)

Nah, jika itu semua dianggap sebagai mental menerabas, maka Revolusi Mental ala Mr. Jokowi tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Merujuk pada konsep Budaya Korporat, pemerintah perlu melakukan upaya yang serupa dengan langkah Adamson, yakni mendekati simpul-simpul budaya yang memungkinkan untuk dapat mengamati budaya lalu lintas secara langsung. Bukankah, Adamson juga berbicara soal budaya kepatuhan?

Dalam konteks ini, saya mengasumsikan apa yang terjadi di jalan raya, merupakan cermin dari perilaku yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa kita dapat memulai dengan melakukan internalisasi ala Budaya Korporat dalam “organisasi lalu lintas” Nasional, tentang nilai-nilai baik yang harus disadari sebagai hal penting yang dianut dan dipraktekkan dalam kehidupan berkendara. Asumsi saya, jika kita berhasil melakukannya dalam budaya lalu lintas, maka nilai-nilai baik yang telah ditanamkan, juga akan tersembul dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Bagaimana, jika tidak ditangani?  Dalam pandangan saya, jika agresi di jalan raya terus dibiarkan, maka penyakit emosi, mental, atau jiwa, tentu akan dengan leluasa dapat menyerang rakyat. Sehubungan dengan itu, perlu skenario nasional, untuk menjalankan strategi internalisasi ke dalam ”organisasi lalu lintas” di bumi Nusantara. Mengapa perlu gerakan nasional? Tentu saja, ini memerlukan pemahaman yang sama baiknya, dari setiap institusi pemerintah yang terkait. Di sisi lain, media massa dan organisasi sosial juga perlu untuk diajak berperan serta. Contoh tentang keberhasilan gerakan “Safety Riding” di Surabaya, mungkin dapat dijadikan salah satu acuan. Diharapkan, skenario penanaman nilai-nilai baik ini seperti itu, dapat berjalan secara konsisten dengan menggunakan pendekatan budaya.

Jika pemerintah sebelumnya, dapat melakukannya di sektor pajak. Masih ingatkah kita, tentang slogan “Orang Bijak, taat Pajak?” maka menurut saya, pemerintahan Jokowi masih sangat berpeluang untuk dapat menggerakkannya dalam konteks budaya lalu lintas. Pada ujungnya, Revolusi Mental ala Jokowi, dapat digapai dalam ranah kehendak yang berbudi pekerti luhur.

Demikian. Maturnuwun :)

Filed in Warna Sains |

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply